Liputan6.com, Jakarta – Cerita Elon Musk dan keputusannya untuk membeli Twitter sempat mengalami banyak lika liku. Dari yang sebelumnya berminat beli, ingin membatalkan akuisisi, hingga akhirnya membeli Twitter.
Setelah mengambil alih jejaring sosial microblogging itu, Elon Musk memulai sejumlah perubahan di dalamnya. Utamanya, perubahan dilakukan agar Twitter bisa raup lebih bayak keuntungan.
Salah satu cara mudah yang dilakukan tentunya adalah memangkas biaya, dari PHK karyawan di dalam Twitter. Meski langkah PHK karyawan juga dilakukan oleh perusahaan teknologi lainnya, tapi angka PHK Twitter begitu tinggi di tangan sang miliarder.
Namun menurut laporan terbaru, Komisi Eropa tidak senang dengan situasi terkini di Twitter. Mengutip laman Gizchina, Jumat (10/3/2023), sejumlah regulator di Uni Eropa bertanya ke Elon Musk untuk mempekerjakan lebih banyak karyawan “manusia”.
Menurut mereka, jumlah karyawan manusia perlu diperbanyak untuk mengerjakan pekerjaan pemeriksaan fakta dan meninjau unggahan di Twitter. Informasi ini berasal dari The Financial Times.
Permintaan untuk memperbanyak karyawan manusia itu muncul mengingat adanya perubahan besar yang melanda sejak diakuisisi Twitter oleh Elon Musk.
Langkah ini menimbulkan serangkaian kekhawatiran yang melibatkan Undang-Undang Layanan Digital di Eropa (Digital Services Law in Europe). Aturan baru ini bakal mulai berlaku di 2024, namun perusahaan yang “pintar” akan mulai menerapkannya dari sekarang.
Aturan baru di Uni Eropa ini mengharuskan platform digital untuk mengadopsi tindakan khusus terhadap konten ilegal. Di mana, setelah Elon Musk mengambil alih perusahaan, ia memberhentikan lebih dari separuh karyawan Twitter. Beberapa pekerjaan pun dialihkan ke otomasi, termasuk untuk moderasi konten.
Pekerjakan Banyak Orang Bertentangan dengan Rencana Efisiensi Twitter
Regulator EU pun tidak senang dengan perubahan ini. Mereka mengharuskan perusahaan media sosial untuk mempekerjakan lebih banyak orang di bidang ini.
Namun ada hal yang tak sejalan dengan Elon Musk di sini, yakni mempekerjakan lebih banyak orang bertentangan dengan rencana Elon Musk yang ingin memangkas biaya sebesar mungkin.
Bagi Elon Musk, memotong biaya dan menghasilkan keuntungan adalah tujuan utamanya.
Reuters dalam laporannya menyebut, pertemuan untuk membahas tema ini berlangsung pada 7 Maret lalu, antara Elon Musk, eksekutif, dan regulator di Brussels.
Twitter Bakal Punya PR Besar
Perubahan pada media sosial Twitter ini termasuk di antaranya pemangkasan tim kepercayaan dan keamanan (trust and security). Selain itu, Elon Musk juga menutup banyak kantor di seluruh dunia.
Bos Twitter Eropa, Thierry Breton, memberi tahu Elon Musk pada Januari lalu terkait hal ini, via video call. Menurutnya, perusahaan akan memiliki PR besar ke depannya. Untuk itu, perlu diterapkan kebijakan penggunaan Twitter yang transparan, memperkuat moderasi konten, namun tetap melindungi kebebasan bicara.
Kondisi Twitter Makin Memanas dengan Permintaan Ini
Lantas, apakah Elon Musk bakal menerima perubahan ini? Masalah ini tentu bikin kondisi internal Twitter makin memanas, sejak memimpin, Elon Musk, banjir kritikan karena dianggap sebagai pembawa kontroversi.
Masih di Eropa, Dewan Persaingan Turki melaporkan bahwa mereka memutuskan untuk memberlakukan sanksi denda kepada Elon Musk atas pembelian Twitter. Menurut Dewan, Elon Musk tidak berkonsultasi dengan regulator sebelum akuisisi dilakukan.
(Tin/Ysl)
Sumber : https://www.liputan6.com/
